Breaking News
Home / BERITA POPULER / MK Batalkan Pasal Pemanggilan Paksa, DPR bakal Makin Kesulitan Panggil Instansi ke Senayan

MK Batalkan Pasal Pemanggilan Paksa, DPR bakal Makin Kesulitan Panggil Instansi ke Senayan

Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan menyebut DPR akan semakin kesulitan dalam memanggil orang-orang atau instansi untuk mengikuti rapat di Senayan. Pasalnya, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) resmi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Kamis (28/6/2018).
MK
“Kesulitan DPR kan seperti itu. Misalnya terakhir kan KPK, dia tidak hadir saat diundang. Kayak begitu apa sanksinya?” kata Trimedya saat dikonfirmasi, Sabtu (30/6/2018).

Menurutnya, tidak hadir atas undangan DPR merupakan penghinaan terhadap parlemen. Untuk itu, dia mengaku tidak paham dengan penilaian yang dipertimbangkan MK soal pembatalan Pasal UU MD3.

“Menurut saya MK tidak melihat korelasinya. Kan ada unsur penghinaan terhadap parlemen. Kalau diundang tidak datang berarti penghinaan terhadap parlemen. Seharusnya sebagai lembaga politik, orang yang diminta harus datang,” jelasnya.

Namun demikian, anggota DPR RI Komisi III itu mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, putusan tersebut tidak mungkin dibuat ulang. Mengingat dalam perancangannya, DPR memerlukan 550 orang anggota untuk memutuskan UU MD3.

“Kita hormati apa yang jadi keputusan MK. Kita enggak bisa apa-apa lagi. Karena kalau dilihat dari segi pembahasannya, itu sudah diputuskan oleh 550 anggota melalui proses yang panjang,” pungkasnya.

About faisalsaleh

Leave a Reply